Indeks
Liputan6.com, Jakarta: Banyaknya koruptor terbebas dari hukuman diduga dipicu lemahnya regulasi dan keluguan Mahkamah Agung dalam menjalankan undang-undang tanpa mempertimbangkan kemampuan. Demikian dikatakan peneliti bidang hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Faris di LBH Jakarta, Kamis (10/11).
"Jadi benar-benar seperti dikatakan tadi. Masalah dari hulu sampai hilir, masalah regulasi, keluguan MA mengikuti seluruh amanat undang-undang dibentuk di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara mereka tidak mengukur energi apakah mampu atau tidak," ujar Donal Paris.
Donal menjelaskan, hakim Pengadilan Tipikor di daerah berisiko tinggi. Mereka bersentuhan langsung dengan elite-elite politik di daerah atau "raja-raja" di daerah. Konsekuensi logisnya, kata Donal akan terjadi tarik-menarik kepentingan atau intervensi dalam proses hukum makin kuat.
"Nah ujung-ujungnya ada upaya memperlemah pengadilan melalui pembajakan kekuatan elite politik lokal kepada pengadilan, ditambah MA tidak mempersiapkan bagaimana desain baru sistem pengawasan terhadap hakim tipikor di daerah. MA justru memilih ribut-ribut dengan KY," singgungnya.
Menurut Donal, selain masalah di atas, kualitas hakim juga turut mewarnai lemahnya pengadilan di daerah. Donal melihat, persoalan kualitas hakim merupakan bagian kecil dari berbagai persoalan besar pada peradilan di negeri ini yang kondisinya semakin memprihatinkan.
"Kita yakin dan percaya bahwa kualitas hakim adalah segenggam persoalan di antara banyak persoalan yang ada di Indonesia. Justru sekarang pengadilan tipikor ini menjadi kawan bagi pelaku tindak pidana korupsi," tandasnya.(JUM)